JEMBER, Lingkarjatim.co.id – Bupati Jember, Hendy Siswanto, menolak penggunaan gedung DPRD Jember, sebagai rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan Covid-19.
Menurutnya, masih banyak gedung milik pemerintah yang peruntukannya dapat menjadi rumah sakit darurat bila perlu.
“Menurut saya sekarang masih aman. Kantor DPRD jangan jadi rumah sakit darurat. Itu tempat teman-teman kumpul menyampaikan aspirasi dan berdiskusi. Kalau jadi rumah sakit darurat, diskusinya bertempat dimana?,” kata Hendy, Selasa (13/7/2021).
Hendy sudah menyiapkan Hotel Kebonagung milik Pemkab Jember sebagai rumah sakit darurat.
“Mudah-mudahan tidak ditempati. Jadi sudah tidak ada (tambahan kasus Covid-19) lagi,” katanya.
Baca Juga:
Sembuh Dari Covid-19, Wagub Jateng Sumbang Dua Kantong Plasma Konvalesen
SIAPKAN AMBULANS SEBAGAI TEMPAT TRANSIT
Hendy mengatakan, pihaknya menyiapkan ambulans untuk tempat transit pasien sebelum ada kamar kosong di RS Daerah dr. Soebandi. Ambulans ada kelengkapan tabung oksigen.
“Kami juga menyiapkan tenda darurat di empat rumah sakit, RSD dr. Soebandi, RS Paru, RS Kalisat, dan RS Balung,” katanya.
Hendy berharap kepada masyarakat agar bersama-sama melaksanakan imbauan pemerintah.
“Mungkin tidak nyaman, tidak enak semua. Tapi apa boleh buat. Ini harus kita lakukan, tidak ada pilihan lain,” katanya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, menyatakan kesiapannya jika pemerintah daerah hendak memfungsikan gedung parlemen menjadi rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan.
“Seandainya gedung DPRD dibutuhkan untuk rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan, monggo. Itu rumah rakyat Jember. Semua ini kan milik rakyat Jember. Apa yang tidak bisa. Tapi mudah-mudahan tidak sedarurat itu,” kata Itqon kepada awak media, Senin (12/7/2021). *
Penulis: Dimas Tri Pamungkas
Editor : M. Rain Daling
