SURABAYA, Lingkarjatim.co.id – Pakar Komunikasi dan Politik Universitas Airlangga (Unair) Dr. Suko Widodo, menanggapi ramainya permohonan maaf dari pejabat pemerintah.
Menurutnya, fenomena permohonan maaf pejabat pemerintah adalah hal yang lumrah. Namun, kata Suko, harus dengan ketulusan dan ikhtiar.
“Dalam tradisi krisis, hal itu lumrah-lumrah saja. Yang terpenting permintaan maaf itu harus tulus dan tak lupa ikhtiar (usaha) yang bisa memenuhi semua harapan warga,” kata Dosen Unair itu.
Ia pun berpendapat, bahwa fenomena permohonan maaf sejumlah pejabat merupakan wujud simpati dan empati kepada masyarakat.
“Permintaan maaf dalam situasi krisis itu hal yang bagus, karena sebagai bentuk simpati dan empati kepada masyarakat,” ujarnya, kepada Lingkarjatim.co, Sabtu (24/7/2021) di sekitaran kampus Unair.
Baca Juga:
Gus Najih Dipolisikan Gegara Hoaks Vaksin, Ini Kata Gus Yasin
Selain itu, Cak Suko, sapaan akrabnya, menyarankan agar pemerintah memperbaiki cara berkomunikasi dengan masyarakat dalam penanganan Covid-19.
“Salah satu problem penanganan Covid-19 saat ini adalah komunikasi publik,” ujarnya.
Bahkan, kata Cak Suko, pemerintah cenderung hanya memberikan instruksi dan menyampaikan kebijakan.
“Pemerintah lebih banyak menyampaikan instruksi, bukan malah mendengarkan apa yang rakyat rasakan,” ujarnya.
Cak Suko mengatakan komunikasi tidka hanya sekadar bicara. Namun, juga wajib mendengarkan suara masyarakat.
“Harusnya, komunikasi publik juga ada pengelolaan secara profesional, yakni mulai dari memahami karakter dan kondisi masyarakat,” ujarnya.
“Jika perlu lakukan riset untuk mengetahui persis kondisi warga. Jangan hanya main perkiraan saja,” sambung dia.
PEJABAT RAMAI MINTA MAAF
Sebelumnya, permohonan maaf pertama kali terucap dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
“Saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat jika dalam penanganan PPKM Darurat belum optimal” kata Luhut, saat konferensi pers evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat, secara virtual, Sabtu (17/7/2021).
Selang satu hari, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, juga memohon maaf, terkait peran Kementerian BUMN dalam penanganan pandemi.
“Kementerian BUMN dengan segala kerendahan hati memohon maaf ketika penugasan-penugasan kepada kami tidak sempurna karena kesempurnaan milik Allah SWT,” ujarnya, Senin (19/7/2021).
Tidak hanya menteri, sejumlah kepala daerah pun menyampaikan kata maaf, terkait persoalan yang sama.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, meminta maaf atas situasi sulit yang harus dialami warga di daerahnya selama pandemi Covid-19.
Ia berjanji Pemprov Jawa Barat akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat di masa sulit. Ridwan Kamil menyebut bantuan berupa uang ataupun sembako telah mulai diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.
“Beberapa minggu ke belakang ini bukan situasi yang mudah bagi kita semua. Saya memohon maaf atas situasi yang tidak nyaman ini dan memahami kesulitan yang dihadapi,” kata Emil, lewat akun twitter @ridwankamil, Senin (19/7/2021).
Kemudian, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, memohon maaf jika penanganan Covid-19 belum sepenuhnya memuaskan masyarakat.
“Atas nama Pemprov Jatim, saya meminta maaf jika penanganan Covid-19 di Jatim belum dapat memuaskan seluruh masyarakat,” tulis Khofifah, dalam instagram pribadinya @khofifah.ip, Selasa (20/7/2021) malam.
Khofifah mengaku, sangat paham bahwa rakyat telah terkena dampak yang begitu berat atas perpanjangan PPKM Darurat.
“Jika angka kasus baru Covid-19 terus melandai maka 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap,” ucapnya.*
Penulis : Dimas Tri Pamungkas
Editor : M. Rain Daling
